꧌ꦩꦼꦔꦼꦤꦭ꧀꧍ Mengenal Kebijakan ꧌ꦝꦺꦝꦶꦩꦸꦭꦾꦢꦶ꧍ Dedi Mulyadi (Jabar) dan ꧌ꦮꦪꦤ꧀ꦏꦺꦴꦱ꧀ꦠꦼꦂ꧍ Wayan Koster (Bali) Dalam Melindungi dan Melestarikan Budaya

itasurojoyo.com: SURABAYA – ꧌ꦥꦿꦺꦱꦶꦝꦺꦤ꧀꧍ Presiden Prabowo Subianto gandrung dengan nama dan identitas Nusantara dan Majapahit, yang secara historis, sentrumnya ada di Jawa Timur. ꧌ꦧꦃꦏꦤ꧀꧍ Bahkan sejumlah Institusi dan entitas yang ada di bawah payung grup perusahaannya menggunakan nama ꧌ꦤꦸꦱꦤ꧀ꦠꦫ꧍ Nusantara. Misalnya PT Nusantara Energy. PT Nusantara Energy ini menjadi perusahaan utama Prabowo, yang membawahi ꧌꧇꧒꧗꧇꧍ 27 perusahaan yang bergerak di dalam maupun luar negeri. Garuda TV, misalnya, adalah sebuah jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh PT Digdaya Media NUSANTARA, yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto. ꧌ꦏꦼꦠꦶꦏ꧍ Ketika administrasi pemerintahan Prabowo membentuk adanya Kementerian ꧌ꦏꦼꦧꦸꦢꦪꦴꦤ꧀꧍ Kebudayaan, ini menunjukkan bahwa memang ada perhatian khusus dari Prabowo Subianto untuk ꧌ꦩꦼꦔꦼꦭꦺꦴꦭ꧍ mengelola urusan urusan kebudayaan, yang menjadi ꧌ꦏꦼꦏꦪꦴꦤ꧀꧍ kekayaan Nusantara (Indonesia). Apalagi Menteri Kebudayaan Fadli Zon memimpikan Indonesia sebagai Ibukota Kebudayaan dunia.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon ini mengemukakan ꧌ꦒꦒꦱꦚ꧀ꦚ꧍ gagasannya secara ambisius agar Indonesia bisa menjadi ꧌ꦅꦧꦸꦏꦺꦴꦠ꧍ ibukota kebudayaan dunia. Mimpi Fadli Zon ini bukan ꧌ꦩꦼꦔꦮꦁ꧍ mengawang awang. Indonesia pada dasarnya memang ꧌ꦏꦪ꧍ kaya akan budaya. Fadli Zon, di setiap kesempatan, sering menilai dan mengemukakan bahwa Indonesia memiliki ꧌ꦥꦺꦴꦠꦺꦤ꧀ꦱꦶ꧍ potensi besar untuk menjadi pusat peradaban kebudayaan secara global. ꧌ꦠꦼꦤ꧀ꦠꦸ꧍ Tentu Fadli Zon tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan mimpi itu. Ia harus dibantu dan didorong oleh perangkatnya dan warga ꧌ꦅꦟ꧀ꦝꦺꦴꦤꦺꦱꦾ꧍ Indonesia di masing masing daerah. Warganya harus menyadari kekayaan budaya di daerahnya, yang secara ꧌ꦎꦠꦺꦴꦩꦠꦶꦱ꧀꧍ otomatis menjadi kekayaan bangsa. Karenanya siapa pun warga negara Indonesia harus mau ꧌ꦥꦼꦝꦸꦭꦶ꧍ peduli dan ambil inisiatif dalam melindungi, mengamankan, mengembangkan demi ꧌ꦥꦼꦊꦱ꧀ꦠꦫꦶꦪꦤ꧀꧍ pelestarian kekayaan Nusantara.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Gubernur Bali Wayan Koster Role Model

꧌ꦒꦸꦧꦼꦂꦤꦸꦂ꧍ Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Gubernur Bali Wayan Koster berani mengambil ꧌ꦱꦶꦏꦥ꧀꧍ sikap dan kebijakan demi menjaga, melindungi dan melestarikan budaya bangsa di daerahnya masing-masing. Dedi Mulyadi mengingatkan warganya ꧌ꦱꦼꦟ꧀ꦝꦶꦫꦶ꧍ sendiri agar mau menyadari dan bangkit membangun kembali ꧌ꦅꦝꦺꦤ꧀ꦠꦶꦠꦱ꧀꧍ identitas budayanya. Dedi mengatakan bahwa Jawa Timur punya ꧌ꦩꦙꦥꦲꦶꦠ꧀꧍ Majapahit, Jawa Tengah ada Demak dan DIY punya Mataram. ꧌ꦱꦼꦝꦔ꧀ꦏꦤ꧀꧍ Sedangkan Sumatera Selatan punya Sriwijaya. Apalagi Bali masih punya kerajaan Hindunya hingga ꧌ꦱꦼꦏꦫꦁ꧍ sekarang. “Jawa Barat punya apa?. Padahal peradaban ꧌ꦱꦸꦟ꧀ꦝ꧍ Sunda itu usianya sudah ribuan tahun”, Dedi mengingatkan. Dedi Mulyadi memang mengingatkan ini kepada warganya agar mau ꧌ꦧꦼꦭꦗꦂ꧍ belajar sejarah dan ꧌ꦧꦸꦢꦪ꧍ budaya Sunda serta bangga dengan peradabannya sendiri, yang pada gilirannya menjadi identitas daerah sebagaimana ꧌ꦩꦙꦥꦲꦶꦠ꧀꧍ Majapahit untuk Jatim, Sriwijaya untuk Sumsel, Demak untuk Jateng dan Mataram untuk Yogyakarta.

Menurut Dedi, ꧌ꦩꦯꦫꦏꦠ꧀꧍ masyarakat Sunda harus adaptif dan mau belajar kukuh pada nilai masa lalu. Dengan begitu, masyarakat Sunda ꧌ꦧꦶꦱ꧍ bisa menghadapi tantangan ꧌ꦗ꦳ꦩꦤ꧀꧍ zaman tanda harus meninggalkan nilai peradaban dan budayanya. Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya ꧌ꦥꦼꦔꦸꦮꦠꦤ꧀꧍ penguatan idenditas budaya untuk pengembangan dan pembangunan daerah. Sementara itu Wayan Koster setelah ꧌ꦉꦱ꧀ꦩꦶ꧍ resmi dilantik sebagai Gubernur Bali untuk jabatan periode ke dua (2025-2030) ꧌ꦱꦼꦒꦼꦫ꧍ segera membuat gebrakan kebudayaan, mewajibkan ꧌ꦱꦼꦭꦸꦫꦸꦃ꧍ seluruh produk industri maupun UMKM, yang beredar di Bali, menggunakan aksara Bali dalam nama produk di kemasannya. “Di periode kedua, saya akan ꧌ꦠꦚ꧀ꦕꦥ꧀꧍ tancap gas untuk percepatan perluasan pemantapan penggunaan aksara ꧌ꦧꦭꦶ꧍ Bali di segala lini kehidupan, termasuk produk-produk hasil UMKM di Bali akan ꧌ꦝꦶꦱ꧀ꦠꦟ꧀ꦝꦂꦑꦤ꧀꧍ distandarkan kewajiban menggunakan aksara Bali,” kata Koster ꧌ꦱꦼꦧꦒꦻꦩꦤ꧍ sebagaimana dikutip dari nusabali.com.

Gebrakan kebijakan ini didasari akan pemahaman pentingnya ꧌ꦩꦼꦚ꧀ꦗꦒ꧍ menjaga dan melestarikan aksara Bali Menurutnya aksara adalah salah satu unsur kebudayaan dan identitas ꧌ꦎꦠꦩ꧍ utama yang dimiliki masyarakat Bali yang sekaligus identitas bangsa ꧌ꦈꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀꧍ Untuk menjaga identitas bangsa harus dimulai dari kesadaran warga di ꧌ꦝꦌꦫꦃ꧍ daerah itu untuk menjaganya. Menjaga identitas daerah adalah ꧌ꦠꦔ꧀ꦒꦸꦁꦗꦮꦧ꧀꧍ tanggung jawab bersama. Memang menjaga identitas daerah tidak ꧌ꦊꦥꦱ꧀꧍ lepas dari intervensi pemerintah melalui produk dan aturan ꧌ꦲꦸꦏꦸꦩ꧀꧍ hukum seperti misalnya Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda).

Melalui peraturan peraturan yang ꧌ꦧꦼꦂꦭꦏꦸ꧍ berlaku maka aksara tidak hanya dilindungi tetapi digunakan oleh masyarakatnya. Karena ꧌ꦲꦫꦸꦱ꧀꧍ harus bisa ꧌ꦄꦝꦥ꧀ꦠꦱꦶ꧍ adaptasi dengan zaman, maka aksara harus kompatible dengan perangkat perangkat ꧌ꦝꦶꦒꦶꦠꦭ꧀꧍ digital yang sudah melekat dengan anak anak muda. Koster menyatakan akan tancap gas setelah kembali ꧌ꦝꦶꦭꦤ꧀ꦠꦶꦏ꧀꧍ dilantik menjadi gubernur pada 20 Februari 2025. Salah satu gebrakannya adalah mewajibkan seluruh produk ꧌ꦅꦟ꧀ꦝꦸꦱ꧀ꦠꦿꦶ꧍ industri maupun UMKM yang beredar di Bali harus menggunakan aksara Bali dalam nama produk di kemasannya. Bagaimana dengan ꧌ꦗꦮꦠꦶꦩꦸꦂ꧍ Jawa Timur? (PAR/nng).